ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN WASIAT YANG TERTUANG DALAM AKTA NOTARIS (MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM)

Sari

Wasiat harta peninggalan merupakan bagian hukum kewarisan Indonesia yang
keberadaanya diatur dalam hukum islam dan hukum positif. Dari situ terdapat perbedaan
dan persamaan konsep hukum yang pada masyarakat umum terkadang tidak terlalu
dipahami. Pembagian harta warisan berdasarkan undang-undang maupun menurut wasiat
sering menimbulkan perselisihan antar keluarga masing-masing mereka merasa hak
nyalah yang lebih besar, dengan ini timbul masalah karena wasiat tidak ada berbentuk
tertulis (akta).
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan surat wasiat
dalampembagian harta warisan menurut hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia
dan untuk mengetahui akibat hukum surat wasiat tanpa ada akta notaris. Dalam penelitian
ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian normatif
merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau
data skunder saja.
Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa wasiat di dalam KUHPerdata
dijelaskan Pasal 875 KUHPerdata menyatakan : “Adapun yang dinamakan surat wasiat
atau testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang di
kehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut
kembali”.Kedudukan wasiat di dalam KHI dijelaskan bahwa surat wasiat dalam
Kompilasi Hukum Islam di pasal 171 “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal
dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama
Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Akibat hukum dari
tidak terpenuhi syarat subyektif maka perjanjian dapat dibatalkan dan jikasyarat obyektif
tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.
Kata kunci : Harta Warisan, Wasiat, Akta Notaris