Pelaksanaan restrukturisasi Pembiayaan Murabahah bermasalah yang dilakukan oleh PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi, ditinjau dari prinsip-prinsip syariah yang terdapat pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Sari

Dalam Undang–undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945(selanjutnya ditulis
UUD 1945) telah mengamanatkan terwujudnya perekonomian yang dapat menciptakan
kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka bank yang
menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah memiliki landasan filosofis Al-Qur’an,
perekonomian masyarakat ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan
sosial dan keadilan sosial yang berkesejahteraan.Krisis ekonomi yang melanda Indonesia
sejak bulan Juli 1997 dan dirasakan dampaknya sampai sekarang, mendorong para
penentu kebijakan dibidang ekonomi mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk pemulihan
ekonomi nasional. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai terapi
untuk memulihkan kembali ekonomi nasional adalah dengan dikeluarkan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan (selanjutnya ditulis UU Perbankan), dominan berkaitan dengan dua
aspek, yaitu: aspek semakin kuatnya kewenangan Bank Indonesia dan aspek
akomodasinya sistem Perbankan Islam dalam sistem perbankan nasional.
Kata Kunci :Restrukrisasi, Pembiayaan, Murabahah