.png)
.png)
Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Serta Implmentasi Dalam Pendidikan di Indonesia
Sari
Desentralisasi pendidikan merupakan strategi pemerintah Indonesia untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sistem pendidikan. Kebijakan ini diimplementasikan sebagai upaya untuk meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan di berbagai wilayah. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan desentralisasi pendidikan dan mengidentifikasi dampak serta tantangan implementasinya dalam konteks pendidikan di Indonesia. Kajian ini menggunakan analisis kebijakan untuk mengevaluasi langkah-langkah kebijakan desentralisasi pendidikan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan studi literatur dan data empiris terkait implementasi desentralisasi pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Kajian ini menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi pendidikan telah membawa dampak positif, seperti peningkatan partisipasi siswa, pemberdayaan pemerintah daerah, dan adaptasi kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, implementasinya juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti disparitas kualitas pendidikan antar daerah, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, dan kendala birokrasi. Kajian ini memberikan kontribusi pemahaman lebih lanjut tentang dinamika kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia. Implikasi dari temuan ini dapat membantu penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal, serta memberikan arahan bagi upaya peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh.
Kata Kunci: Desentralisasi Pemerintahan Daerah, Desentralisasi Pendidikan.
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Andrea, D. L. (2020). Penyelenggaraan otonomi daerah bidang pendidikan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, 1(2), 157–165.
Asari, I., & Tenripadang, A. (2022). Efektivitas Kebijakan Desentralisasi terhadap Penyelenggara Pemerintah Daerah. JURNAL AL TASYRI’IYYAH, 108–125.
Azan, K., & Mesra Wati Ritonga, M. P. (2021). F. Potensi Desentralisasi dalam Pengembangan Pendidikan. KAPITA SELEKTA PENDIDIKAN, 33.
Domai, T. (2011). Desentralisasi: Paradigma baru dalam Pemerintah Lokal dan Hubungan Antarpemerintah Daerah. Universitas Brawijaya Press.
Kelana, E. P. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Dalam Konteks Pemerintahan Aceh. Lentera: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi, 15(13), 146387.
Korstjens, I., & Moser, A. (2018). Series: Practical guidance to qualitative research. Part 4: Trustworthiness and publishing. European Journal of General Practice
Kuswandi, A. (2011). Desentralisasi pendidikan dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. governance, 2(1), 69–98.
Normina, N. (2016). Partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Ittihad, 14(26).
O’Dwyer, L. M., & Bernauer, J. A. (2013). Quantitative Research for the Qualitative Researcher. SAGE Publications.
Pradana, G. W., & Ma’ruf, M. F. (2020). Desentralisasi Pendidikan. nd.
Pratiwi, S. N. (2016). Manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan Kualitas sekolah. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 2(1).
RI, S. D. (t.t.). Anggota DPR RI - Dewan Perwakilan Rakyat. Diambil 23 Desember 2023, dari
Ridwan, I., & Sumirat, I. R. (2021a). Kebijakan desentralisasi pendidikan di era otonomi daerah. Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel), 7(1).
Ridwan, I., & Sumirat, I. R. (2021b). Kebijakan desentralisasi pendidikan di era otonomi daerah. Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel), 7(1).
Rivalina, R. (2014). Kompetensi teknologi informasi dan komunikasi guru dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Jurnal Teknodik, 165–176.
Saprianto, R., Simbolon, T. R., & Hukom, A. (2023). Implikasi Otonomi Daerah Pada Pembangunan Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia. JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata, 3(2), 68–84.
Saputra, M. R. A., Chalid, F. I., & Budianto, H. (2023). Metode Ilmiah dan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Kepustakaan (Bahan Ajar Madrasah Riset). Nizamia Learning Center.
Simarmata, J. (2018). Perspektif Kebijakan Daerah Dalam Konteks UU NO. 23 TAHUN 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait (The Perspective Of Local Policy In Contex Of Law Number 23 OF 2014 On Local Government And Other Related Laws). Jurnal Legislasi Indonesia, 12(2).
Sinaulan, R. L. (2018). Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Dalam Pendidikan. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya, 4(1), 31–31.
Sugianti, S., Santi, S., & Rositah, R. (2020). Analisis kebijakan pendidikan terkait penerapan muatan lokal dan keterampilan sebagai mata pelajaran. Jurnal Mappesona, 3(1).
Sumpena, S., Nurhamidah, S., & Hilman, C. (2022). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan dan Implementasinya dalam Pendidikan di Indonesia. Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP), 2(2), 41–51.
Wahyudi, M. A., & Lutfi, A. (2019). Analisis reformasi pendidikan dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), 9(2), 191–201.
Wicaksono, K. W. (2012a). Problematika dan tantangan desentralisasi di Indonesia. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 4(1), 21–28.
Wicaksono, K. W. (2012b). Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 4(1), Article 1.
DOI: https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5273
Article Metrics
Sari view : 213 timesPDF - 221 times
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
##submission.copyrightStatement##
INDEXED BY :
Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM). Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Jl. Pasir Kandang No.4, Pasie Nan Tigo, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586.
Email : lppmumsb@gmail.com
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.