Optimalisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Untuk Percepatan Pembangunan Di Provinsi Papua

Hari Suriadi Suriadi, Aldri Frinaldi, Nora Eka Putri, Asnil Asnil, Willy Nofranita

Sari


 

ABSTRAK: Provinsi Papua, sebagai bagian penting dari keberagaman Indonesia, mendapat perhatian khusus dalam percepatan pembangunan melalui pemberian Dana Otonomi Khusus (DOK) oleh pemerintah pusat. Artikel ini membahas strategi optimalisasi penggunaan dana otonomi khusus dengan fokus pada percepatan pembangunan di Provinsi Papua. Melalui pendekatan analisis kebijakan dan implementasi strategi pengelolaan dana artikel ini juga membahas urgensi pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan. Strategi komunikasi efektif, transparansi, dan mekanisme monitoring dan evaluasi yang kuat menjadi poin penting untuk memastikan akuntabilitas dan kesuksesan program pembangunan. Tujuannya untuk memberikan pandangan mendalam mengenai langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dan pihak terkait. Diharapkan bahwa optimalisasi penggunaan DOK tidak hanya akan mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga akan menciptakan dampak positif jangka panjang dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Dengan memanfaatkan peluang ini secara bijak, provinsi Papua dapat meraih potensinya sebagai motor penggerak pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

 

Kata Kunci : Dana Otonomi Khusus, Pembangunan, Provinsi Papua, Kebijakan Publik, Kesejahteraan Masyarakat


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Agustinus, J. (2014). Analogi Manajemen Keuangan Model Affirmative Action dalam perspektif Otonomi Khusus. Model Pengeloaan Dana Otsus di Papua.

Akuntansi Modern|D4 Komputerisasi Akuntansi S.Tr.Kom. (t.t.). Diambil 15 Desember 2023, dari

Aziz, N. L. L., & Zuhro, R. S. (2018). Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

BAB, I. (2022). 4.6 Masalah dan Harapan Pembangunan Pertanian di Papua. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Di Papua, 113.

Bachmid, F. (2022). Legal Standing of the Papua People’s Assembly and Ratio Decidendi of the Constitutional Court: A Study of Court Decision. SIGn Jurnal Hukum, 3(2), Article 2.

BPK, R. (2018). Kajian Atas Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Papua Barat dan Provinsi Aceh.”.

Cecep. (t.t.). Terbatasnya SDM Wanita Jadi Tantangan Pembangunan Papua Tengah. Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya. Diambil 8 Desember 2023, dari

Halim, A. (2004). Akuntansi keuangan daerah.

Januar, A. (2019). Peluang Dan Tantangan Orang Asli Papua Menghadapi Perkembangan Industri Di Kabupaten Teluk Bintuni. Patanjala?: Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya, 11(3), 399.

Kuncoro, M. (2014). Otonomi daerah: Menuju era baru pembangunan daerah. Penerbit Erlangga.

Malak, S. (2012). Otonomi Khusus Papua. Jakarta: Ar-Raafi. Tersedia secara online juga di: https://www. researchgate. net/publication/301348375_Otonomi_Khusus_Papua [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 19 Desember 2017].

Mamesah, D. J. (1995). Sistem administrasi keuangan daerah. Gramedia Pustaka Utama.

Mardiasmo, M. B. A. (2021). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru. Penerbit Andi.

Meiyenti, I., & Jitmau, A. A. (2019). Optimalisasi Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus dalam Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 45(1), 71–84.

PANGGABEAN, E. M. T. (2018). Analisis Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Provinsi Papua Barat.

Papua Special Autonomy Day, Long Road to Prosperity—Kompas.id. (t.t.). Diambil 8 Desember 2023,

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa: Ini Dia Caranya! (2023, November 17). Panda. https://www.panda.id/peningkatan-kapasitas-aparatur-desa/

Purwono, F. H., Ulya, A. U., Purnasari, N., & Juniatmoko, R. (2019). Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method). GUEPEDIA.

Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(2), 374–388.

Rohim, N. (2014). Optimalisasi Otonomi Khusus Papua dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik dan Kekerasan. Jurnal Fiat Justisia, 8(1), 80–97.

Sukmalalana, S., Ramadhan, F., Pidhegso, A. Y., Huda, F. N., & Fadli, S. D. (2020). Akuntabilitas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI.

Sururi, A. (2015). Pemberdayaan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. Sawala: Jurnal Administrasi Negara, 3(2).

Syani, K. (2021). Peran Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Carawali Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. Scite.Ai.




DOI: https://doi.org/10.31869/mi.v18i2.4954

Article Metrics

Sari view : 154 times
PDF - 205 times

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##

INDEXED BY :

 


Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM). Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Jl. Pasir Kandang No.4, Pasie Nan Tigo, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586. 
Email : lppmumsb@gmail.com



Kunjungan Sampai Saat ini    Web Analytics Made Easy - StatCounter

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.