DAMPAK DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2013-2017

Neng Kamarni, Chris Yohanes Ginting, Maulini Septya

Sari


Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus merupakan jenis dana transfer yang diterima Pemerintah Aceh dari Pemerintah Pusat untuk menjalankan sistem pemerintahannya. Dana transfer tersebut seharusnya dapat menjadi stimulus bagi perkembangan kemajuan daerah dan mendorong peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Aceh melalui pengalokasian belanja modal. Namun data dari Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menunjukkan bahwa diantara provinsi-provinsi penerima dana otonomi khusus, yaitu Aceh, Papua Barat, dan Papua, Provinsi Aceh cenderung memiliki nilai pertumbuhan IPM yang paling rendah. Penelitian ini menganalisis dampak penerimaan dana perimbangan dan dana otonomi khusus terhadap perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memasukkan variable intervening yaitu belanja modal. Penelitian ini menggunakan populasi pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Aceh sebanyak 23 Kabupaten/Kota. Data yang menjadi rujukan merupakan data sekunder dengan rentang waktu selama 5 tahun (2014-2017). Data dianalisis dengan menggunakan regresi data panel dengan metode Moderated Regression Analysisi (MRA). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variable dana otonomi khusus, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Kemudian variable belanja modal tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh dana otonomi khusus dan dana alokasi umum terhadap indeks pembangunan manusia.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Adnan. (2021). Perkembangan Dana Otonomi Khusus Aceh 2008-2019. Jurnal Akuntansi Muhammadiyah, 11(2), 103–109.

Ariyati, N., Rahayu, F., Amalia, N. R., Nurhaliza, S., Ghufran, T. M., Adi, A. R., & Jalaluddin, J. (2018). Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia: Panel Data Evidence Empat Kabupaten di Aceh. Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis, 9(1), 92–103. https://doi.org/10.33059/jseb.v9i1.465

Badan Pusat Statistik. (2020). Indeks Pembangunan Manusia 2020. Badan Pusat Statistik: Jakarta

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2018). Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh 2013-2017. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh: Aceh

Basri, H., & Siti Nabiha, A. K. (2014). Accountability of Local Government: The Case of Aceh Province, Indonesia. Asia Pacific Journal of Accounting and Finance, 3(1), 1–14.

Cahyono, H. (2012). Evaluasi Atas Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh: Gagal Menyejahterakan Rakyat dan Sarat Konflik Internal. Jurnal Penelitian Politik, 9(2), 1–22. http://centraldemokrasi.com

Damodar N. Gujarati, & Dawn C. Porter. (2008). The McGraw-Hill Series Economics.

Fatimah, A. N., & Priyono, N. (2020). Kontribusi PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah. JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance), 4(2), 75–92. https://doi.org/10.33021/jaaf.v4i2.1073

Harahap, R. U. (2011). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara. 11(1), 47–58.

Hobrouw, Y. A., Suaryana, I. G. N. A., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja MOdal, dan Indeks Pembagunan Manusia. E-Journal Akuntansi Universitas Cenderawasih, 31(2), 401–413.

Juliarini, A. (2018). Kinerja Pendapatan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Studi Kasus Provinsi Di Pulau Jawa. In Simposium Nasional Keuangan Negara. https://doi.org/10.32834/gg.v15i1.99

Machfud, M., Asnawi, A., & Naz’aina, N. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Tingkat Kemiskinan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia), 5(1), 14. https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3423

Pemerintah Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia. (2001). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. In Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 11 Tahun 2001. Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. In DPR. Sekretaris Negara Republik Indonesia. http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf

Pemerintah Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. In 09 Desember. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49713/pp-no-55-tahun-2005

Pemerintah Indonesia. (2006). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Pituringsih, E., & Irwan, M. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal. ASSETS, 5(2), 1–12.

Pradnyantari, P. M., & Dwirandra, A. A. N. B. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada IPM dengan Variabel Pemoderasi Dana Alokasi Umum. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 19(1), 536–564.

Raviyanti, A. A., Rahayu, S., & Mahardika, D. P. K. (2017). Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap IPM dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2009 -2013). Jurnal Manajemen, 22(2), 243–256. https://doi.org/10.24912/je.v22i2.224

Sandri, N. K., Ayu, I. G., Asri, M., Putri, D., & Dwirandra, A. A. N. B. (2016). Kemampuan Alokasi Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Indeks Pembangunan Manusia. Buletin Studi Ekonomi, 21(1), 71–81.

Saputra, M. H. (2014). Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Quantitative Economics Journal, 3(4). https://doi.org/10.24114/qej.v3i4.17458

Sari, I. A. C. Y., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 15(3), 2409–2438.

Siburian, M. T., Abdullah, M. A., & Firmansyah, A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011—2018. Tirtayasa Ekonomika, 16(1). https://doi.org/10.35448/jte.v16i1.11149

Sumardjoko, I., & Irwanto, A. (2015). Peran Transfer Dana Penyesuaian dan Dana Perimbangan terhadap Peningkatan Belanja Modal Daerah untuk Menciptakan Quality Spending. Simposium Nasional Akuntansi 18, 1–23.

Wahyu, I. P. A., & Dwirandra, A. A. N. . (2015). Kemampuan Belanja Modal Memoderasi Pengaruh PAD, DAU, DAK dan SiLPA pada IPM. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 12(3), 546–565.

Widarjono, A. (2007). Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis, edisi kedua. Ekonisia FE Universitas Islam Indonesia.

Williantara, G. F., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil pada Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 16(3), 2044–2070.

Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan Teori Keagenan pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi pada Provinsi di Indonesia). Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan (JRAK), 7(1), 11–21.




DOI: https://doi.org/10.31869/mi.v16i1.3341

Article Metrics

Sari view : 599 times
PDF - 363 times

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##

INDEXED BY :

 


Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM). Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Jl. Pasir Kandang No.4, Pasie Nan Tigo, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586. 
Email : lppmumsb@gmail.com



Kunjungan Sampai Saat ini    Web Analytics Made Easy - StatCounter

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.