ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU ATAS HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI)

Sari

Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut dimaksudkan sebagai upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut serta penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Muncul persoalan ketika aturan turunannya yang mengatur tentang penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) yang diatur didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dinilai tidak profesional dan tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan. Hal ini tampak pada penetapan PIPPIB di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang hampir 96% dari keseluruhan luas wilayah terkategori sebagai kawasan PIPPIB dan hanya menyisakan sekitar 4% wilayah yang bebas dari kawasan PIPPIB. Akibatnya masyarakat Kepulauan Meranti pada umumnya tidak bisa memanfaatkan hak milik atas tanahnya secara utuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum terkait kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru Atas Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut pada penetapan PIPPIB ditemukan tidak professional dan tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan. Pemetaan PIPPIB yang tidak profesional tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang diperparah dengan kondisi wabah Covid 19 yang melanda saat ini. Sebagai solusi maka perlu segera dibentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Kepulauan Meranti yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) atau membentuk Tim Khusus yang bertugas untuk melakukan percepatan proses Kabupaten Kepulauan Meranti keluar dari kategori wilayah yang termasuk dalam wilayah PIPPIB berkerjasama dengan instansi terkait.

Kata Kunci : Kesejahteraan, PIPPIB dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)