PERUMUSAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG (STUDI KASUS PELANGGARAN HAM DI MYANMAR)

Sari

Kasus pelanggaran HAM di Myanmar telah menjadi sorotan di dunia Internasional, banyak negara-negara di dunia yang menyatakan sikap penolakannya atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh junta militer Myanmar terhadap warga negaranya. Tulisan ini kemudian mencoba menganalisis bagaimana kebijakan luar negeri Jepang dalam menanggapi kasus pelanggaran HAM di Myanmar. Sebagai mana kita ketahui Jepang adalah salah satu negara pendonor bantuan terbesar bagi Myanmar terutama dalam bantuan ekonomi dan bantuan kemanusiaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur melalui pencarian data dan informasi dari buku dan media online yang terkait dengan perumusan kebijakan luar negeri Jepang terhadap Myanmar. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Jepang cenderung bersikap netral terhadap kasus-kasus pelanggran HAM di Myanmar dan tetap memberikan bantuan atas dasar kemanusiaaan akan tetapi dibalik itu semua penulis melihat adanya kepentingan nasional Jepang terhadap Myanmar yang merupakan salah satu ladang investasi terbesar Jepang di Asia Tenggara.
Kata kunci: Kebijakan luar negeri Jepang, Perumusan kebijakan, Pelanggaran HAM Myanmar