ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA PADA NAGARI ULAKAN KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
Sari
The study aims to find out how Accountability and Transparency of Dana Desa
management. The analytical method used is descriptive qualitative analysis, which is
analyzing the research process using a questionnaire for Dana Desa managers and
managers in Nagari Ulakan related to the financial reporting system implemented by the
Nagari Ulakan Government and then described according to Permendagri 113 in 2014.
The results showed that the accountability of Dana Desa management in Nagari Ulakan
format had followed Permendagri 113 in 2014, but the reporting was not carried out on
time. Transparency of Dana Desa management in Ulakan Nagari leads to Permendagri
113 in 2014, the weakness of Nagari Ulakan is that the reporting process is immediately
reported to the Regent without going through the camat. Broadly speaking, Dana Desa
management in Nagari Ulakan has referred to Permendagri 113 in 2014, but the
implementation has not been effective. Due to the lack of village assistants and the budget
that is often not timely, it enters Nagari accounts. The advice that can be given is that the
government of Nagari Ulakan should be more effective in presenting the financial
statements of Dana Desa management in accordance with Permendagri 113 in 2014.
Keywords: Accountability, Transparency, Dana Desa
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Andrianto Nico. (2007). Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government.
Malang: Bayu Media Publishing
Bukit Seriwati. (2015). Akuntabilitas Dalam Bimbingan Konseling. Jurnal:
Widyaiswara Madya Bakti Diklat Keagamaan Medan
Culla Adi Suryadi. (2002). Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori dan Relevansinya
dengan cita-cita Demokrasi. Jakarta: Raja Grafindo
Garini Nadia. (2011). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja
Instansi Pemerintah Kota Bandung. Skripsi: Universitas Komputer Indonesia
Hajar Nuzul Ibnu. (2017). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap
Kinerja Pengelolaan Anggaran Pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tengah.
Skripsi: Universitas Halu Oleo
Haryanto Sahmuddin, dan Arifuddin. (2007). Akuntansi Sektor Publik. Edisi
Pertama.Semarang: Universitas Diponegoro
Kumalasari Deti dan Ikhsan Budi Riharjo. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas
Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal: Sekolah Tinggi
Ekonomi Indonesia Surabaya
Mahmudi. (2007). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu
Manajemen YKPN
Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
_________. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
_________. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
________________. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113. Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa
________________. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Desa
________________. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa
________________. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
________________. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah
________________. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan
Daerah
________________. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
________________. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
________________. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
Sujarweni V Wiratna. (2015). Panduan Tata Kelola Keuangan Desa.Yogyakarta:
Pustaka Baru Press
Umami Risya dan Idang Nurodin. (2017). Pengaruh Transparasi dan Akuntabilitas
Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal: Universitas Muhammadiyah
Sukabumi.
Widiyanti Arista. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana
Desa(studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan). Skripsi: Universitas Islam Maulana Malik
Widjaja HAW. (2005). Penyelenggaraaan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka
Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah. Jakarta: PT.Raja
Grafindo Persada
DOI: https://doi.org/10.33559/mi.v12i11.1060
Article Metrics
Sari view : 957 timesPDF - 2465 times
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
##submission.copyrightStatement##
INDEXED BY :
Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM). Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Jl. Pasir Kandang No.4, Pasie Nan Tigo, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586.
Email : lppmumsb@gmail.com
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.