ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA PADA NAGARI ULAKAN KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS

Rina Widyanti

Sari


The study aims to find out how Accountability and Transparency of Dana Desa
management. The analytical method used is descriptive qualitative analysis, which is
analyzing the research process using a questionnaire for Dana Desa managers and
managers in Nagari Ulakan related to the financial reporting system implemented by the
Nagari Ulakan Government and then described according to Permendagri 113 in 2014.
The results showed that the accountability of Dana Desa management in Nagari Ulakan
format had followed Permendagri 113 in 2014, but the reporting was not carried out on
time. Transparency of Dana Desa management in Ulakan Nagari leads to Permendagri
113 in 2014, the weakness of Nagari Ulakan is that the reporting process is immediately
reported to the Regent without going through the camat. Broadly speaking, Dana Desa
management in Nagari Ulakan has referred to Permendagri 113 in 2014, but the
implementation has not been effective. Due to the lack of village assistants and the budget
that is often not timely, it enters Nagari accounts. The advice that can be given is that the
government of Nagari Ulakan should be more effective in presenting the financial
statements of Dana Desa management in accordance with Permendagri 113 in 2014.
Keywords: Accountability, Transparency, Dana Desa


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Andrianto Nico. (2007). Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government.

Malang: Bayu Media Publishing

Bukit Seriwati. (2015). Akuntabilitas Dalam Bimbingan Konseling. Jurnal:

Widyaiswara Madya Bakti Diklat Keagamaan Medan

Culla Adi Suryadi. (2002). Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori dan Relevansinya

dengan cita-cita Demokrasi. Jakarta: Raja Grafindo

Garini Nadia. (2011). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja

Instansi Pemerintah Kota Bandung. Skripsi: Universitas Komputer Indonesia

Hajar Nuzul Ibnu. (2017). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap

Kinerja Pengelolaan Anggaran Pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tengah.

Skripsi: Universitas Halu Oleo

Haryanto Sahmuddin, dan Arifuddin. (2007). Akuntansi Sektor Publik. Edisi

Pertama.Semarang: Universitas Diponegoro

Kumalasari Deti dan Ikhsan Budi Riharjo. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal: Sekolah Tinggi

Ekonomi Indonesia Surabaya

Mahmudi. (2007). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu

Manajemen YKPN

Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

_________. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

_________. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

________________. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113. Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa

________________. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Desa

________________. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa

________________. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

________________. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah

________________. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan

Daerah

________________. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

________________. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

________________. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

Sujarweni V Wiratna. (2015). Panduan Tata Kelola Keuangan Desa.Yogyakarta:

Pustaka Baru Press

Umami Risya dan Idang Nurodin. (2017). Pengaruh Transparasi dan Akuntabilitas

Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal: Universitas Muhammadiyah

Sukabumi.

Widiyanti Arista. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana

Desa(studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan

Kabupaten Pasuruan). Skripsi: Universitas Islam Maulana Malik

Widjaja HAW. (2005). Penyelenggaraaan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka

Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah. Jakarta: PT.Raja

Grafindo Persada




DOI: https://doi.org/10.33559/mi.v12i11.1060

Article Metrics

Sari view : 932 times
PDF - 2439 times

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##

INDEXED BY :

 


Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM). Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Jl. Pasir Kandang No.4, Pasie Nan Tigo, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586. 
Email : lppmumsb@gmail.com



Kunjungan Sampai Saat ini    Web
Analytics Made Easy - StatCounter

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.