Peran Pro Bono dalam Mengatasi Kesenjangan Hukum di Indonesia

Sari

Praktik pro bono di Indonesia memainkan peran penting dalam mengatasi kesenjangan hukum, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, setiap advokat diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada pencari keadilan yang tidak memiliki kemampuan finansial. Meskipun demikian, pelaksanaan layanan pro bono masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan keterbatasan jumlah advokat yang bersedia memberikan layanan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi layanan pro bono di Indonesia serta dampaknya terhadap akses keadilan bagi kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang mendukung, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran tentang layanan pro bono dan memperluas jangkauan bantuan hukum di daerah terpencil. Dengan memaksimalkan praktik pro bono, diharapkan dapat tercipta akses keadilan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dapat terwujud secara efektif.