Tinjauan Hukum Peranan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan Kejaksaan dalam Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah

Sari

Otonomi daerah dalam konteks Indonesia merupakan salah satu agenda utama reformasi yang bertujuan memangkas kesenjangan ekonomi-politik antara pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi dalam konteks Indonesia diyakini sebagai sebuah cara untuk membangun pemerintahan yang efektif, mengembangkan pemerintahan yang demokratis, menghargai keragaman lokal, menghormati dan mengembangkan potensi masyarakat lokal, serta memelihara integrasi nasional. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu kegiatan untuk dilakasanakan dimasa depan dalam hal ini berawal dari tahapan-tahapan proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan berbagai elemen didalamnya, demi pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dengan tujuannya untuk menigkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam suatu lingkungan atau wilayah yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu. Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Pada Prespektif Hukum memandang bahwa korupsi merupakan kejahatan (crime), koruptor adalah penjahat, dan oleh karenanya yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah menindak para koruptor dengan jerat-jerat hukum, serta memberantas korupsi dengan memperkuat perangkat hukum seperti melalui Undang-undang dan aparat hukum. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis –normatif. Penelitian ini ditujukan untuk memecahkan sebuah masalah dalam bidang. Dan teknik pengumpulan data yaitu melalui teknik dokumen, dengan mengandalkan dokumen, jurnal dan buku. Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) berperan penting dalam mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah dengan melakukan pengawasan dan pendampingan. Kejaksaan juga berkontribusi dalam penegakan.