Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditnjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sari

Di zaman sekarang ini, perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk peradaban manusia. Perdagangan manusia juga merupakan salah satu jenis kegiatan ilegal yang diakibatkan oleh perdagangan manusia. Meningkatnya prevalensi praktik perdagangan orang di berbagai negara, khususnya di Indonesia dan negara berkembang lainnya, menyebabkan Indonesia diakui sebagai komunitas global, meskipun menjadi minoritas di organisasi internasional, khususnya subserikatan bangsa-bangsa (PBB). Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang. Peneliti akan menganalisis tindakan perdagangan orang terhadap keadilan hukum dan keseimbangan hukum untuk mempertanggungjawabkan tindak perdagangan orang di indonesia. Perdagangan manusia adalah bentuk perdagangan manusia kontemporer, kadang-kadang dikenal sebagai "Perbudakan Modern", dan merupakan salah satu bentuk utama perdagangan manusia yang muncul dari perdagangan manusia. Istilah "Perbudakan Modern" mengacu pada praktik memperbudak orang-orang yang berada dalam situasi ekonomi, fisik, atau emosional yang kurang menguntungkan dan menggunakan metode kontemporer untuk memaksa mereka menjadi budak. Praktik perdagangan orang sebenarnya sudah ada sejak lama di IndonesiaPerlindungan pemerintah masih dirasa kurang di antaranya, karena pihak intern sendiri tidak menemukan format yang ada bisa dipamungkasnya. Sistem hukum timbal balik digunakan pemerintah dalam rangka lintas negara pada umumnya tidak akan efektif jika pemerintah secara khusus menggunakan konsep perjanjian biliteral. Negara yang berjudul perdagangan segera akan lebih dini menanggulangan.