PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJABAT TINGGI MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Muhammad Reyhan Farabi, Mahlil Adriaman, Riki Zulfiko

Sari


Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat mendesak untuk diwujudkan mengingat tindak pidana korupsi sudah sangat besar di negara indonesia, tindak pidana korupsi tersebut tidak dapat lagi di golongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan sudah tergolong(extra ordinary crime). Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi alutsista yang dilakukan oleh konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan salah satunya penegakan hukum tindak pidana korupsi di dalam angkatan bersenjata. Oleh karena itu di perlukan upaya-upaya yang luar biasa pula untuk mengatasinya, dan juga perlu adanya kerja sama serta peran yang optimal dari aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum seperti menjatuhkan sanksi tegas serta pertanggungjawaban pidana yang di terima oleh para pelaku ,agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. Metode penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu jenis penelitian yang berfokus pada norma dan asas-asas hukum serta bersumber pada bahan pustaka dan perundang-undangan. 


Kata Kunci


tindak pidana korupsi; extra ordinary crime; penegakan hukum

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku:

Surachmin, Strategi Dan Teknik Korupsi, Sinar Grafika, Cet 1, Jakarta, 2011.

Sukmareni, Hukum Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang ,Raja Grafindo Persada , Cet 1,Depok, 2023.

Prof Doctor H. Nasarudin Umar teologi korupsi, Jakarta, PT Gramedia ,2019.

Agustinus Simanjuntak, Refleksi tentang delik korupsi ,raja rafindo, Cet 1 ,Depok , 2020.

Mahlil adriaman, dkk, 2024, metode penulisan artikel hukum, yayasan tri edukasi Ilmiah : Agam

Jurnal:

Andri Ardiyansyah “Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Oleh Oknum Tentanra Nasional Indonesia” Vol 7 No 1, Jun 2020.

Priska v.o rumate,Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer,Pasundan Bandung.

Mbayu baghaskara, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Alat Utama Sistem Pertahanan Negara Dihubungkan UU No 20 Tahun 2001 Jo UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koruupsi.,vol 6, Agustus ,2020.

Website:

https://eprints.walisongo.ac.id. Diakses, 28 Desember 2023.


Article Metrics

Sari view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##