PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE

Sari

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP dan penipuan secara online diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Wilayah Hukum Kepolisian Resort Pariaman juga dihadapkan pada persoalan mengenai banyaknya laporan dari masyarakat yang menjadi korban penipuan online, sebagaimana yang kasusnya ditangani oleh Satuan Reserse dan Kriminal(Satreskrim) Polres Pariaman berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/277/XI/2021/SPKT Unit I-Reskrim. Berdasarkan pemikiran di atas maka permasalahan yang dibahas yaitu: pertama, bagaimana proses penyidikan tindak pidana penipuan online pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Pariaman, kedua apa saja kendala yang ditemui penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan online pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Pariaman. Penelitianini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang proses hukum dan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui online di Satreskrim Kepolisian Resort Pariaman. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris.Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data yang telah dikumpul dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan penelitian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa, pertamamerujuk pada ketentuan KUHAP dan Perkapolri Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, kedua, kendala yang ditemui penyidik kepolisian ialah keterbatasan terkait akses penyidikan yakni peralatan-peralatan khusus