PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG DIBERIKAN OLEH PENYIDIK SATRESKRIM POLRES BUKITTINGGI ATAS TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG

Sari

Hak atas keamanan pribadi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh saksi dan korban. Kesaksian atau alat bukti keterangan-saksi merupakan alat bukti yang paling penting dalam proses peradilan pidana. Mengingat betapa pentingnya keterangan saksi, maka Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lazim disebut dengan KUHAP, menempatkan keterangan saksi pada posisi paling atas di antara alat-alat bukti lainnya.,dimana saksi adalah orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri tindak pidana yang bersangkutan keterangan saksi merupakan keterangan yang diperoleh dari orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang mengalami sendiri tentang suatu tindak pidana, maka terbukti atau tidaknya terdakwa di depan sidang pengadilan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya sangat tergantung pada isi keterangan saksi, di samping alat-alat bukti lainnya. Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang di berikan penyidik terhadap saksi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus di upayakan atau di cari sendiri karena belum tersedia..Sumber data dan bahan hukum yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Perlindungan saksi yang diberikan penyidik dengan melakukan pengawasan terhadap saksi baik secara komunikasi media sosial maupun pengawasan secara langsung di Polres Bukittinggi. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap saksi dan korban merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan penegak hukum termasuk kepolisian. Dikarenakan Saksi dan korban dalam mengungkapkan suatu tindak pidana, rentan sekali mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, keluarga maupun harta bendanya yang bisa saja mempengaruhi keterangan di persidangan