Tugas Dan Wewenang Kepolisian Dalam Menanggulangi Kasus Pencurian Motor (Studi KasusP U T U S A N Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kgn )

Sari

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) terus meningkat, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit dan tingginya tingkat pengangguran. Kejahatan ini memiliki dampak serius, baik secara material terhadap korban maupun secara sosial pada masyarakat umum. Berdasarkan kajian Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN KGN, penelitian ini mengevaluasi kinerja kepolisian dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor. Fokus utama adalah analisis terhadap tugas dan wewenang kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 serta implementasinya dalam proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian telah melaksanakan tugasnya sesuai prosedur hukum, seperti yang tercantum dalam KUHAP Pasal 17 dan Pasal 21. Langkah-langkah represif terhadap pelaku mencakup pemanfaatan teknologi, seperti rekaman CCTV dan pemeriksaan saksi. Namun, terdapat kelemahan dalam upaya preventif, seperti patroli di daerah rawan dan edukasi kepada masyarakat. Kelalaian korban dalam mengamankan kendaraan turut menjadi faktor penyebab utama terjadinya curanmor. Peningkatan kinerja kepolisian di masa depan memerlukan pendekatan holistik, termasuk integrasi teknologi, edukasi masyarakat, dan kolaborasi dengan komunitas lokal untuk menciptakan sistem keamanan yang lebih baik. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi angka kriminalitas curanmor dan meningkatkan rasa aman di masyarakat.