TINJAUAN YURIDIS DAN KEPASTIAN HUKUM ANTARA PASAL 112 DAN PASAL 127 UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Sari

Penyalahgunaan obat-obat terlarang di Indonesia seperti narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya telah berkembang dan menjadikan Indonesia sebagai negara darurat narkoba.  Penegakan tindak pidana Narkotika, peraturan-peraturan yang diberlakukan tidak seluruhnya berjalan dengan seharusnya. Terdapat banyak penafsiran yang berbeda yang saat ini menjadi perbincangan hangat baik akademisi maupun praktisi. Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode hukum normatif, mengkaji undang-undang yang berkatian  dengan tinjauan yuridis dan kepastian hukum terhadap pengedar dan pemakai narkoba. Ketentuan pidana dalam pasal 112 UU Narkotika adalah ketentuan pidana yang tumpang tindih dengan ketentuan pidana dalam pasal 127. Pasal 112, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dilihat juga dalam ancaman hukumannya dan kasuistisnya. Dalam hal menjatuhkan pidana hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah, kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.