Implementasi Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 101/Pid.sus/2024/PN Pyh

Sari

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan fenomena yang sering terjadi secara luas di berbagai budaya dan negara, baik di ranah publik maupun privat. Berdasarkan laporan tahunan Komnas Perempuan, hampir seluruh wilayah Indonesia mencatat adanya kejadian tindak pidana kekerasan seksual. Di antara berbagai bentuk kekerasan, tindak pidana kekerasan seksual merupakan jenis yang paling dominan terjadi. Tindak pidana kekerasan seksual adalah perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai perbuatan yang merendahkan, melecehkan, atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Penanganan tindak pidana kekerasan seksual memerlukan perhatian khusus terhadap pemulihan korban, mengingat dampak fisik, psikologis, dan sosial yang kompleks. Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan UU, hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Restitusi sebagai bentuk ganti rugi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu upaya mewujudkan keadilan restoratif yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Artikel ini menganalisis implementasi restitusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 101/Pid.Sus/2024/PN Pyh dan apakah upaya restitusi tersebut telah memenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu menitikberatkan pada kajian hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, dokumen putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan