Tinjauan Normatif Terhadap Penegakan Hukum Tipikor Yang Dilakukan Oleh TNI : Studi Kasus Basarnas RI

Sari

Penegakan hukum terhadap korupsi telah menjadi prioritas bagi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, karena dampaknya yang merusak pembangunan, stabilitas negara, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Dalam konteks Indonesia, TNI (Tentara Nasional Indonesia) memiliki peran penting dalam menjaga keamanan nasional dan juga dalam upaya pemberantasan korupsi. Basarnas RI (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia), sebagai bagian dari TNI, juga memiliki peran strategis dalam penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek operasional dan struktural, sedangkan penelitian ini menyoroti tinjauan normatif di balik penegakan hukum tipikor oleh TNI. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan konsep hukum militer dan hukum pidana, penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber kepustakaan dan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota TNI, seperti kasus Basarnas RI, merupakan isu kompleks yang mewajibkan penegakan hukum yang efektif. Pengadilan militer mempunyai tanggung jawab dalam menangani pelanggaran hukum pidana militer, namun anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi juga dapat diadili di pengadilan umum. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap korupsi yang melibatkan anggota militer memerlukan keterlibatan berbagai pihak dan dukungan masyarakat untuk menjamin keadilan ditegakkan tanpa memandang bulu dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.