PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN UANG (Studi Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt.)

Sari

Penipuan adalah suatu kejahatan yang sudah biasa terjadi di masyarakat sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal  dalam Pasal 378 junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kasus penipuan banyak terjadi di masyarakat seperti juga di Kota Bukittinggi dengan salah satu contoh dalam putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 116/Pid.B/2021/PN Bkt. Dalam putusan tersebut terdapat perbedaan pendapat antara Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa karena ditemukannya fakta-fakta hukum yang memberatkan Terdakwa.Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana penipuan uang terhadap putusan nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt. Tersebut, Apakah sanksi yang dijatuhkan hakim dalam putusan nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt. sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif (normatif law research). Data terdiri dari data Premier dan data sekunder, yang menjadi data primer adalah pertimbangan Jaksa dan Hakim sesuai pada putusan nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt terhadap tindak pidana penipuan, sedangkan data sekunder di dapatkan dari hasil kepustakaan atau studi dokumen dari buku-buku penunjang berupa peraturan perUndang-Undangan, jurnal ilmiah dan karya-karya ilmiah lain yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat di simpulkan bahwa terjadinya perbedaan pendapat antara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa.Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kejahatan penipuan adalah karena ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.