Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga

Sari

Pidana bersyarat atau dalam prakteknya disebut dengan pidana percobaan adalah suatu sistem atau model penjatuhan pidana oleh hakim dan pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu yang diatur di dalam Pasal 14a-14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti yang terjadi di dalam putusan No. 78/Pid.Sus/PN Bkt, yang mana di dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa hakim menjatuhkan pidana bersyarat terhadap tindak pidana melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa adanya izin usaha niaga dari Direktur Jenderal minyak dan gas bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.tindak pidana melaskukan niaga tanpa izin usaha niaga diatur di dalam Pasal 23 dan ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Rumusan masalah pada penelitian ini yakni 1) Bagaimana pengaturan tindak pidana melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi? 2) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam tindak pidana melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha ?. Penelitian ini bersifat deskriptif, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah hakim dalam mempertimbangkan pengambilan putusan berdasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis. Menurut hasil analisa penulis hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu ringan, karena perbuatan terdakwa dapat membahayakan diri terdakwa, keluarga dan lingkungan terdakwa, serta terdakwa telah memenuhi unsur melakukan niaga tanpa izin usaha niaga.