Kepatuhan Masyarakat Terhadap Putusan Majelis Buek Arek Dalam Pelanggaran Sumbang Salah Di Nagari Pakan Sinayan

Sari

Tidak bisa dibantah, perzinaan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi ditengah masyarakat yang dilakukan oleh orang yang terikat dengan perkawinan ataupun oleh pasangan yang belum atau tidak terikat perkawinan. Keterbatasan KUHP dalam menjangkau pelaku zina yang tidak terikat perkawinan dan tidak diadukan oleh pihak yang dirugikan maupun perzinaan yang dilakukan oleh pasangan muda dengan kerelaan diisi dengan adanya aturan hukum adat minangkabau yang mengatur tentang pewrbuatan sumbang salah. Penegakan hukum terkait perbuatan sumbang salah di Pakan sinayan dilaksanakan oleh Majelis buek arek nagari. Penelitian ini ingin melihat bagaimana kedudukan majelis buek arek dan bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap keputusan majelis buek arek. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan analisis pengolahan data secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa majelis buek arek arek adalah lembaga peradilan adat yang berlaku dalam salingka nagari pakan sinayan yang berada dibawah Kerapatan Adat Nagari yang dipimpin oleh lima hakim yang berasal dari perwakilan unsur unsur di nagari yang memiliki kompetensi mengadili perkara sumbang salah. bagi terhukum yang menjalani hukuman buang dari nagari harus dilaksnakan secara pai tampak pungguang pulang tampak muko sebaliknya jika terhukum tidak mematuhi hasil keputusan majleis buek arek, Kerapatan Adat Nagari akan menjatuhkan sanksi janjang batinggikan yaitu pengucilan dan pencanutan hak adat dan hak sosial.