Implementasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Pembangunan Perumahan di Kabupaten Gowa

Andi Husnul Khatimah, M. Yunus Wahid, Sri Susyanti Nur

Sari


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum tentang pembangunan perumahan dalam mencegah terjadinya dampak lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup akibat pembangunan perumahan di Kabupaten Gowa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum tentang pembangunan perumahan dalam mencegah terjadinya dampak lingkungan hidup di kabupaten Gowa. Izin merupakan tindakan pemerintah untuk mengendalikan pengelolaan lingkungan hidup. Pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah adalah bersifat preemitif, maksudnya adalah langkah atau tindakan yang dilakukan pada tingkat pengendalian keputusan dan perencanaan. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan.



Kata Kunci


Lingkungan Hidup; Perumahan; Perizinan

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


A.M. Yunus Wahid. (2011). “Prinsip Dan Karakter Hukum Lingkungan”. Jurnal Ilmiah Hukum Ishlah, Vol.13, No. 2.

A.M. Yunus Wahid. (2014). Pengantar Hukum Lingkungan. Makassar: Arus Timur.

Adrian Sutedi. (2011). Hukum Perizinan Dalam sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.

Dadang Purnama. (2003). Reformasi Atas Proses Amdal Di Indonesia: Meningkatkan Peran Dari Keterlibatan Publik, Kajian Pemantauan Dampak Lingkungan. Jakarta.

Helmi. (2012). Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sinar Grafika.

Irwansyah. (2015). Hak Atas Lingkungan. USAID, the United States Government, Asia Foundation and Kemitraan.

Irwansyah. (2013). “Jejak Demokrasi Lingkungan Alam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Vol. 21 Nomor 2 Juni 2013.

Muhammad Askin. (2010). Seluk Beluk Hukum Lingkungan. Jakarta: Nekata.

Pan Mohamad Faiz. (2016). “Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi”. Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4.

Sukmariningsih, R. (2017). Overlapping Authority on the Cancellation of Local Regulation (An Erroneous Logic of Local Autonomy). Hasanuddin Law Review, 3(2), 191-197. Doi: http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v3i2.1196

Suparto Wijoyo. (2004). Hukum Lingkungan Mengenal Instrumen Hukum Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press. Surabaya.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


PLJ Statistics