Akibat Hukum Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah)Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat DiPengadilan Agama Pulau Punjung
Sari
Tiap-tiap perkawinan dicatat berdasarkan undang-undang yang berlaku, tidak menutup kemungkinan masih banyak pihak yang melangsungkan perkawinannya tetapi tidak mencatatkan perkawinannya, hal ini disebut sebagai perkawiann tidak tercatat. Perkawinan tidak tercatat, tidak mempunyai kekuatan hukum karena belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Fakta yang diperoleh selama 3 tahun terakhir di kabupaten Dhamasraya masih banyak masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya, hal ini dapat dilihat dari tingginya permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Sehingga perkawinantidak tercatat perlu disahkan ke Pengadilan Agama yang disebut dengan itsbat nikah. Rumusan masalah: (1) Bagaimana akibat hukum yang timbul atas dikabulkan atau ditolaknya permohonan itsbat nikah di lingkungan wilayah pengadilan agama pulau punjung? dan (2) Apa kendala serta hambatan dalam proses penyelesaian perkara itsbat nikah yang timbul di Pengadilan Agama Pulau Punjung?. Metode penelitian ini adalah empiris, bersifat kualitatif dan termasuk penelitian deskriptif.Sumber data diperoleh dari wawancara, Teknik pengumpulan datanya yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian ini (1) Akibat hukum atas dikabulkan permohonan itsbat nikah yakni perkawinan yang telah terjadi dinggap sah secara agama dan negara sehingga timbul hak dan kewajiban suami istri, harta yang telah diperoleh menjadi harta bersama, dan kedudukan anak menjadi anak sah.Sedangkan akibat hukum atas ditolaknya permohonan itsbat nikah yakni perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada sehingga tidak adanya kepastian hak dan kewajiban suami istri, tidak adanya kepastian harta bersama, dan kedudukan anak menjadi anak tidak sah.(2) Kendala dalam proses penyelesaian perkara itsbat nikah adalah yakni kurangnya pemahaman para pihak terhadap pentingnya perkawinan dicatat dan sulitnyaproses pembuktian dari para pihak dan saksi.
Kata Kunci
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Buku:
Ade Putri. (2021). Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan. Purwokerto: CV. Pena Persada Redaksi.
Asikin, Zainal, and Amirudin. (2019).Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jawa Barat: PT. Raja Grafindo Persada.
Djulaeka, and Devi Rahayu. (2019) .Metode Penelitian Hukum. Surabaya: Scopindo.
Mardani. (2016).Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Mohammad Ali, Wafa. (2018).Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil, Ed. by Ahmad Tholabi Kharie, Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia. Tangerang Selatan: YASMI.
Nabiela, Naily,dkk. (2019).Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
Samin, Sabri. (2015).Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Yogyakarta: Trust Media.
Simanjuntak, P.N.H.(2015).Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
Jurnal:
Adisyah Putra, Muhammad, Gisha Dilova, and Ratih Agustin Wulandari. (2023).“Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Di Pengadilan Agama Pulau Punjung.” INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Vol. 3, No. 4.
Ekawati, Ekawati, and Gusti Heliana Safitri. (2022).“Pelaksanaan Itsbat Nikah Dalam Prinsip Kepastian Hukum.” Jurnal Harian Regional Vol. 10, No. 12.
Nasrudin, Nur Mohammad Kasim, and Lusi Margareth Tijow. (2021).“Pencatatan Perkawinanberdasarkan Penerapan Objektifikasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.” Jurnal Syntax Admiration Vol. 2, No. 10.
Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Pl
Rofiq, Ainur. (2020).“Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh.” Rechtenstudent Vol. 1, No. 1.
Yusi Abrar, Firdaus, Herni Widanarti, and Triyono. (2021).“Tinjauan Yuridis Hak Pewarisan Anak Adopsi Menurut Kuh Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pati No.60/Pdt.P/2019/Pn.Pti).” Diponegoro Law Journal Vol. 10, No. 1.
DOI: https://doi.org/10.31869/plj.v8i1.5710
Article Metrics
Sari view : 14 timesPDF - 10 times
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Indexed By :




Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Jl. By Pass Aur Kuning, Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia.
Pagaruyuang Law Journal is licensed under CC BY-NC-ND 4.0