Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Persekongkolan Tender Perspektif Hukum Positif Indonesia
Sari
Kata Kunci
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Buku
Abdul R. Saliman. (2004). Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori Dan Contoh Kasus. Jakarta: Kencana
Ahmad Yani, Gunawan Widjaja. (2002). Anti Monopoli Seri Hukum Bisnis. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Andi Fahmi Lubis, et.al. (2009). Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks, Jakarta: ROV Creative Media.
Hermansyah. (2009). Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Laporan kinerja KPPU tahun 2019
Munir Fuady. (1999). Hukum persaingan usaha: menyongsong era persaingan sehat. Cetakan pertama. Jakarta: PT. Citra aditya bakti.
Rachmadi Usman. (2013). Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Sadono sukino. (2003). hukum anti monopoli: menyongsong era persaingan sehat. cet.II, Bandung: PT citra aditya bakti.
Suyud Margono. (2009). Hukum Anti Monopoli. Jakarta: Sinar Grafika.
Suyud margono. (2009). Hukum Anti Monopoli. cetakan pertama. Jakarta: sinar grafika.
Jurnal
Syamsul Ma’rif. (2002). “Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”. Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 19.
Wafiya. (2014). “Politik Hukum Pembentukan Undang–Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Volume 8 No. 4.
Yakub adi krisanto. (2008). “Terobosan hukum putusan KPPU dalam mengembangkan penafsiran hukum persekongkolan tender (analisis putusan KPPU terhadap pasal 22 UU nomor 5 tahun 1999 pasca tahun 2006)”. Jurnal hukum bisnis. Volume 27 nomor 3.
Perundang-undangan
Peraturan KPPU Nomor 2 tahun 2010, pedoman pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan persekongkolan tender.
Internet:
Detik News, “KPPU: 80 Persen Persekongkolan Tender Terkait Pengadaan Barang dan Jasa”, di akses dari https://news.detik.com/berita/d-3371375/kppu--80-persen-persekongkolan-tenderterkait- pengadaan-barang-dan-jasa, pada tanggal 21 agustus 2019.
Detik News, “KPPU: 80 Persen Persekongkolan Tender Terkait Pengadaan Barang dan Jasa”, di akses dari https://news.detik.com/berita/d-3371375/kppu--80-persen-persekongkolan-tender-terkait-pengadaan-barang-dan-jasa, pada tanggal 21 agustus 2019.
http://www.kppu.go.id/docs/LaporanKeuangan/Renstra%20KPPU%202015-2019.pdf, diakses pada tanggal 27 agustus 2019, pukul 23.00 wita.
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt592e75913b6c7/ini-catatan-kinerja-kppu-selama-17-tahun/, diakses pada tangal 21 agustus 2019, pukul 13.00 wita.
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt592e75913b6c7/ini-catatan-kinerja-kppu-selama-17-tahun/, diakses pada tangal 21 agustus 2019, pukul 13.00 wita.
DOI: https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1953
Article Metrics
Sari view : 855 timesPDF - 658 times
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Indexed By :




Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Jl. By Pass Aur Kuning, Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia.
Pagaruyuang Law Journal is licensed under CC BY-NC-ND 4.0