Dampak Pengabulan Dispensasi Nikah Terhadap Stabilitas Rumah Tangga dan Perlindungan Anak

Sari

Abstrak

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang perkawinan menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Dalam praktiknya, pengabulan dispensasi nikah seringkali menimbulkan persoalan baru, khususnya terkait ketahanan rumah tangga yang rentan terhadap konflik, perceraian, serta ketidakstabilan ekonomi akibat kesiapan mental dan finansial pasangan yang masih minim. Selain itu, perlindungan terhadap anak baik sebagai subjek maupun objek dari perkawinan dini sering terabaikan, mengingat anak yang menikah dini berisiko tinggi mengalami kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, serta gangguan kesehatan reproduksi. Penelitian normatif yuridis ini menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan, untuk menilai sejauh mana pengabulan dispensasi nikah selaras dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dispensasi nikah dimaksudkan sebagai solusi atas kebutuhan sosial tertentu, namun dalam praktiknya lebih banyak menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas rumah tangga dan hak anak. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih ketat, termasuk peningkatan peran hakim dalam menimbang kepentingan terbaik bagi anak sebelum mengabulkan permohonan dispensasi nikah.