KEDUDUKAN WALI NASAB YANG DINYATAKAN ADHAL BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BUKIT TINGGI

Sari

Penelitian ini menganalisis kedudukan wali nasab yang dinyatakan adhal berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi, dengan fokus pada implikasi hukum terhadap pelaksanaan pernikahan dan perlindungan hak calon mempelai wanita. Wali nasab yang adhal dapat digantikan oleh wali hakim sesuai ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus, termasuk data empiris mengenai penunjukan wali hakim dalam kasus pernikahan di Pengadilan Agama Bukittinggi dalam dua tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan wali hakim memiliki dasar hukum yang sah dan berperan penting dalam melindungi hak perempuan dalam pernikahan. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang perlindungan hukum bagi calon mempelai wanita dan memberikan wawasan yang berguna bagi praktisi hukum serta masyarakat dalam memahami perwalian dalam sistem hukum Islam di Indonesia.