PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DI KEJAKSAAN PADA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA (DATUN) BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NO. 7 TAHUN 2021

Sari

Pelaksanaan Bantuan Hukum Di Kejaksaan Pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, merupakan lembaga Negara yang mempunyai fungsi untuk menjamin tegaknya hukum, menyelamatkan kekayaan Negara, menjaga kewibawaan pemerintah dan melindungi kepentingan masyarakat untuk melaksanakan fungsi tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia bidang perdata dan tata usaha Negara di berikan wewenang oleh Undang-Undang dan secara delegatif dari surat kuasa, kewenangan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi bantuan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan lainnya dengan peraturan Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum. Eksistensi DATUN ternyata memerlukan sumber daya manusia yang terdiri dari Jaksa dengan sikap mental sebagai pengacara negara dalam memberikan Bantuan Hukum dan mempunyai latar belakang pendidikan serta wawasan hukum perdata dan tata usaha negara agar dapat menuntaskan masalah Penerima Bantuan Hukum.