PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NAGARI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (Studi Terhadap BUMNag Panampuang Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam)

Sari

Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, suatu BUMDes/BUMNag tidak boleh berhenti operasionalnya tanpa diberhentikan melalui Musyawarah Desa/Nagari sebab secara hukum perdata, BUMNag tunduk pada aturan ini. Adapun BUMNag Saiyo milik Nagari Panampuang justru berhenti operasionalnya di akhir 2021 tanpa sebab yang jelas tanpa melalui Musyawarah Nagari. Persoalan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari menurutPeraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa sertabagaimana pertanggungjawaban Pengelola BUMNag dalam mengelola usaha menurut ketentuan dalam PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMNag Saiyo pada dasarnya merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang secara hukum perdata pengelolaannya tunduk pada amanat Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Di awal berdirinya, pengelolaan berjalan sesuai dengan amanat PP yang ada, namun di akhir 2021, pengelolaannya terhambat karena habisnya masa kerja kepengurusan dan sampai dengan saat ini belum dibentuk yang baru, sehingga pengelolaan menjadi terhambat. Adapun kendala dan solusi yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Panampuang dalam pengelolaan BUMNag Saiyo adalah dengan mengambil alih pengelolaan dan menunjuk Pengurus Harian untuk sementara mengurusi pengelolaan BUMNag dan berjanji akan segera melakukan Musyawarah Nagari dan membentuk kepengurusan yang baru.