IMPLEMENTASI PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT OLEH KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

Sari

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu tugas dari Pemerintah Daerah adalah mengawasi kegiatan Organisasi Kemasyarakatan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Adapun yang berwenang mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Dalam melaksanakan pengawasan perlu adanya peran aktif Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kota Bukittinggi terhadap kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan di lingkungan kota Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengawasan Organisasi Masyarakat oleh Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi Bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bukittinggi untuk mengatasi kendala dalam pengawasan Organisasi Masyarakat. Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris, dengan 2 (dua) sumber data baik data primer yaitu wawancara dari nara sumber pada lingkungan kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kota Bukittinggi dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan ormas oleh masyarakat dilakukan melalui laporan disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan pengawasan Ormas seacara eksternal oleh pemerintah, baik oleh menteri, gubernur, bupati maupun wali kota dilakukan sesuai jenjang pemerintahan. Adapun kendala dalam pengawasan yaitu Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor kesbangpol dalam hal pengawasan Ormas diantaranya sebagai berikut: Anggaran untuk operasional tidak mencukupi; Dalam terjadi perpindahan sekretariat Ormas, jarang Ormas yang melaporkan ke Kantor kesbangpol; Kekurangan Sumber Daya Manusia dalam hal pembentukan Tim pengawas lapangan.