PENERAPAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Sari

Bentuk pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah demokrasi. Hal ini dinyatakan pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Transformasi kedaulatan rakyat adalah pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Pasca amandemen ke-4 UUD 1945, pemilu Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebelum pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden, terlebih dahulu menetapkan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) oleh partai politik. Namun, ambang batas yang tinggi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menyebabkan timbulnya berbagai masalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem presidential trheshold dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dan untuk mengetahui dampak bagi partai politik terhadap penerapan sistem presidential threshold dalam pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode penelitian yang ditujukan pada peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, urgensi dari penerapan sistem presidential trheshold dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia adalah memperkuat sistem presidensial di Indonesia dan menyederhanakan sistem multipartai. Dampak hukum dari sistem presidential threshold yaitu melanggar amanat  konstitusi, melemahkan keberadaan partai politik baru peserta pemilihan umum, memicu mundurnya berdemokrasi di Indonesia, adanya politik transaksional, melemahkan sistem presidensial di Indonesia, memunculkan sistem oligarki dalam berpolitik dan memunculkan polarisasi politik dalam masyarakat. Selanjutnya, dampak bagi partai politik terhadap penerapan sistem presidential threshold dalam pemilihan umum di Indonesia yaitu memperlemah keberadaan partai politik baru karena tidak terpenuhinya syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, menuntut agar partai politik lama tidak boleh netral atau absen dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta menghilangkan fungsi partai politik dalam menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin.