TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA PADANG PANJANG

Sari

Musrenbang merupakan salah satu wahana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sehingga menghasilkan program dan kegiatan yang strategis di daerah dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat berhak untuk menyampaikan masukan dan saran agar pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan hasil Musrenbang. Namun dalam pelaksanaannya, Bapelitbang Kota Padang Panjang hanya melaksanakan formalitas musrenbang belaka sehingga hasil musrenbang belum mampu melahirkan program/kegiatan yang strategis untuk pembangunan di Kota Padang Panjang. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Tugas Pokok dan Fungsi Bapelitbang dalam Musrenbang, Apa Kendala yang dihadapi Bapelitbang untuk mengoptimalkan usulan hasil Musrenbang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil dari penelitian yaitu Tupoksi Bapelitbang dalam pelaksanaan musrenbang adalah sebagai pendamping/pengarah serta pengawas pelaksanaan musrenbang di tingkat Kelurahan/Kecamatan, sedangkan dalam musrenbang Kota, Bapelitbang sebagai penyelenggara. Disamping itu, Bapelitbang juga berfungsi sebagai penyusun regulasi tentang pelaksanaan musrenbang. Rendahnya SDM dan jumlah Aparatur yang ada, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap musrenbang menjadi kendala bagi Bapelitbang untuk berperan secara aktif dalam mengoptimalkan usulan hasil Musrenbang sehingga usulan Musrenbang menjadi tidak efektif dan efesien.