Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur non Litigasi

Mairul Mairul, Kartika Dewi Irianto

Sari


The implementation of consumer dispute settlement through non-litigation channels under the Consumer Protection Act was settled at the Consumer Dispute Settlement Agency (BPK) that solved the financial services sector dispute. However, with the establishment of the Alternative Dispute Settlement Institution (LAPS) as in the form of a Financial Services Authority (OJK) specifically dealing with financial service disputes with those who are very familiar with the activities of the financial services sector, therefore how is the existence of BPSK after the formation of LAPS. The method to be used in this research is sociological juridical, because this research uses primary data such as legal material and other regulation data collection will use interview method to BPSK, LAPS, and OJK, and supported by the use of secondary data that is literature related to this research. as supporting data. Based on the results of the discussion obtained that the implementation of dispute resolution in BPSK only handled by the party appointed by the government sometimes not necessarily control the financial service disputes. While LAPS first complaint submitted to the financial services institutions. OJK requires the agency to handle the complaint. If it does not agree then the consumer can complain to the OJK or LAPS, For that, the need for synchronization of arrangements and competence of authority as a consumer dispute resolution institution between BPSK with LAPS.


Kata Kunci


Dispute Settlement; Financial Services

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku:

Abdul Halim Barkallah. (2010). Hak-Hak Konsumen. Bandung: Nusamedia.

A.Z. Nasution. (1999). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Daya Widya.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. (2003). Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: PT. Chitra Aditya Bakti.

Celine Tri Siwi Kristiyanti. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. (2006). Hukum tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Mansyur M Ali. (2007). Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Prosedusen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Genta Press.

Susanti Adi Nugroho. (2008). Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sulasri. (2006). “Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen”, dalam Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Lika Liku Perjalanan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disunting oleh Arimbi.

Jurnal Ilmiah:

Ari Purwadi. (2010). “Telaah Singkat tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Hukum dan Keadilan. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 3. No. 3.

Nevey Varida Ariani. (2012). “Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan”, Jurnal Rechts Vinding, Vol.1 No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagagangan Nomor 301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota, dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan: Pengumuman Nomor Peng-1/D.07/2016 tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


PLJ Statistics