PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Studi Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2017/PN Bks dan Putusan Nomor : 12/Pid. Sus/2021/PN.Bks.)

Sari

Upaya penindakan pelanggaran dan kejahatan lalu lintas untuk dilakukan penyidikan telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Penyidik Pembantu, yang dijelaskan dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b memiliki wewenang yang sama seperti yang diatur dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang tersebut, kecuali untuk melakukan penahanan seperti yang diatur dalam Pasal 260 ayat (1) huruf h. Penahanan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan memberikan pelimpahan wewenang. Berdasarkan putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2017/PN Bks dan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Bks, semua elemen tuntutan jaksa telah terbukti dan terpenuhi, sehingga terdakwa harus dianggap bersalah secara sah dan meyakinkan. Tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari hukuman atau tanggung jawab pidana yang dihadapinya. Oleh karena itu, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa telah dipertimbangkan dengan matang sebelum majelis hakim membuat keputusan. Dalam hal penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dalam kasus ini, majelis hakim telah sepenuhnya menunjukkan keadilan terhadap masyarakat, negara, dan terdakwa.