ASPEK HUKUM TENTANG DUALISME KEDUDUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI KEPALA DESA
Sari
Penyelenggaraan Pemerintah Desa sudah berlangsung hampir sepuluh tahun sejak disahkanya UU Desa dan pemerintahpun sudah mengucurkan Dana Desa sejak tahun 2015, yang terus mengalami peningkatan. Posisi strategis dalam mengelola dana desa dalam jumlah besar mendorong minat warga desa untuk menjadi kepala desa, namun apakah setiap warga desa memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi Kepala Desa, sebut saja seseorang PNS, apakah dapat berpartisipasi dalam pilkades, karena akan berpotensi dualisme atau rangkap jabatan jika terpilih. Fokus penelitian ini adalah: Pertama, melihat bagaimana pengaturan hukum tentang kedudukan kepala desa; Kedua, apakah ASN dapat berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang kedudukan kepala desa dan untuk mengetahui dapatkah ASN dapat berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa.
Kata Kunci
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Buku
Borni Kurniawan, Desa Mandiri, Desa Membangun, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015
Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya, Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis), CV. Absolute Media, Bantul, 2016
Joko Purnomo, Seri Buku Saku UU Desa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Infest, Yogyakarta, 2016
Mansyur Achmad KM, Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif, PT Balai Pustaka (Persero), Jakarta, 2018
Mochammad Zaini Mustakim, Kepemimpinan Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015
Ni`matul Huda, Hukum Pemerintah Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi, Setara Press, 2015
Rahyuni Rauf dan Sri Maulidiah, Pemerintahan Desa, Zanafa Publishing, Pekanbaru, 2015
Riant Nugroho dan Firre an Supropto, Kepemimpinan Pemerintah Desa Bagian 1: Konsep Dasar, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021
Ramlan Eka dan NAM Sihombing, Hukum Pemerintahan Desa, Enam Media, Medan, 2021
R. Siti Zuhro, Buku Pedoman Membangun Desa Inovasi Untuk Indonesia Maju dan Sejahtera, BRIN, Jakarta, 2022
Rudy, Buku Ajar Hukum Pemerintah Desa, AURA, Bandar Lampung, 2022
Jurnal
Agus Sofyan, Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor tahun 2019, Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, April Tahun 2021
Desi Sommaliagustina, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum, Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya, Vol.01 No.02 (2022)
Elwidarifa Marwenny, Sry Wahyuni, Helfira Citra, Tinjauan Hukum Tentang Pemilihan Umum Presiden Pasca Reformasi Dikaitkan Dengan Teori Demokrasi, Ensiklopedia of Journal, Vol. 5 No.3 Edisi 2 April 2023
Elwidarifa Marwenny, Roby Syafwar, Desi Sommaliagustina, Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden/Wakil Presiden menjadi 3 (Tiga) Periode dalam Perspektif Teori Konstitusi dan UUD 1945 Amandemen, Ensiklopedia of Journal, Vol. 5 No.2 Edisi 3 Januari 2023
Haris Mubarak dan Indra Fauzan, Sistem Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Lurah serta Pengaruhnya terhadap Pelayanan Publik, POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik Politeia, 2019
Mayuko Galuh Mahardika dan Heru Suseno, Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018, hlm 60
Supriyadi A Arief dan Rahmat Teguh Santoso Gobel, Isu Hak Konstitusional Masyarakat Desa Terhadap Kewenangan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 4, Desember 2022
Website
Kucurkan Rp187 T Dana Desa, Hasilnya Mulai Jalan Sampai Fasilitas Pendidikan, dalam https://www.kominfo.go.id/content/detail/15840/kucurkan-rp187-t-dana-desa-hasilnya-mulai-jalan-sampai-fasilitas-pendidikan/0/berita, diakses 12 mei 2023
Banyak Orang Berebut Jadi Kepala Desa, Memang Gajinya Berapa?
dalam https://money.kompas.com/read/2023/05/13/221812026/banyak-orang-berebut-jadi-kepala-desa-memang-gajinya-berapa?page=all, diakses 15 mei 2023
Pilkades Jadi Rebutan karena Potensi Kelola Dana Desa, dalam https://news.republika.co.id/berita/q082qf282/pilkades-jadi-rebutan-karena-potensi-kelola-dana-desa, diakses 15 mei 2023
Minat PNS untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa cukup tinggi, dalam https://bkppd.gunungkidulkab.go.id/post/b09FNUVGWEdoVEk3OHEzYXNFajh1dz09, diakses 15 mei 2023
Apakah Kepala Desa Termasuk Pejabat Negara? dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-kepala-desa-termasuk-pejabat-negara-lt5140328c142bf/#!, diakses 17 mei 2023
Peraturan Perundang-Undangan
UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/SE/XI/2019 tentang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa
DOI: https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4559
Article Metrics
Sari view : 202 timesPDF - 118 times
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Indexed By :
Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Jl. By Pass Aur Kuning, Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia.
Pagaruyuang Law Journal is licensed under CC BY-NC-ND 4.0