Tindakan Maladministrasi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi
Sari
Kata Kunci
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Amiruddin & Zainal Asikin. (2016). Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
Darwan Prinst. (2001), Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Ey kanter dan SR Sianturi. (2002). Asas-Asas Hukum pidana di Indonesia dan penerapannya. Jakarta: Storia Grafika.
Imam Anshori Saleh. (2017). Korupsi, Terorisme, dan Narkotika (Upaya Melawan Kejahatan Luar Biasa yang Sistematis). Malang: Setara Press.
Jacques Gellinas. (2014). Juggermout Politics: Understanding Predatory Globalization, 2003 hlm. 7., dalam Romli Atmasasmita. Hukum Kejahatan Bisnis Teori & Praktik di Era Globalisas. Jakarta: Kencana.
Komisi Ombudsman Nasional. (2019). Laporan Tahunan Ombudsman Nasional Tahun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (2006). Memahami Untuk Membasmi (Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: KPK.
Muh. Risnain. (2018). “Konsep Penguatan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Dalam Membangun Perekonomian Nasional Yang Sehat Dan Adil”. Jurnal IUS, Vol. VI, Nomor 2 hlm. 12
Peter Mahmud Marzuki. (2005), Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana
Russel ButarButar (2017). “Modus Operandi dan Pertanggungjawaban Pidana Suap Korporasi”. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1.
Shandi Patria Airlangga. (2019). Maladministrasi Pelayanan Penyelesaian Sengketa Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung. Lampung Universitas Lampung.
https://rivaldinotes.wordpress.com/2018/02/06/memahami-maladministrasi/, (Diakses Pada Tanggal 20 Januari 2020), pukul 23.00 WITA
Laporan Penilai Kepatuhan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2018. (http://sindobatam.com/hasil-penilaian-survei-kepatuhan -standar-pelayanan-publik/), Diakses pada 14 Desesmber 2019, pukul 19.00 WITA
Indonesia Corruption Watch, “Uang Terima Kasih, Hibah, Suap-Menyuap Dan Korupsi”, http://antikorupsi.org/en/content/uang-terima-kasih-hibah-suap-menyuap-dan-korupsi, diunduh 17 Februari 2020.
BBC Indonesia, “Rolls Royce Didenda Rp 11 Triliun Untuk Kasus Suap, Termasuk ke Pihak Indonesia”, http://www.bbc.com/indonesia/majalah-38660310, diakses pada 17 Februari 2020
Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Putusan MA Nomor 432K/Pid.Sus/2018
Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr
Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr
Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr
Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr
Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr
DOI: https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1952
Article Metrics
Sari view : 2095 timesPDF - 1030 times
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Indexed By :
Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Jl. By Pass Aur Kuning, Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia.
Pagaruyuang Law Journal is licensed under CC BY-NC-ND 4.0