REPRESENTASI MUHAMMADIYAH DALAM DEMOKRASI DI ARAS LOKAL STUDI PERLUASAN REPRESENTASI KEWARGAAN OLEH KADER MUHAMMADIYAH DI ERA PEMERINTAHAN MAHYELDI-EMZALMI DI KOTA PADANG
Sari
Selama ini dukungan terhadap isu-isu publik yang dilakukan oleh organisasi keagamaan masih belum menjadi fokus utama (Hiarej & Stokke, 2017). Organisasi yang berbasis keagamaan seperti Muhammadiyah masih berkutat kepada isu-isu identitas keagamaan, Muhammadiyah cenderung abai apabila berkaitan dengan isu-isu dasar. Tentunya, Sebagai organisasi yang memiliki jaringan sosial (social networking) yang paling mapan. Sehubungan dengan itu, penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian diantaranya: 1) apa peran Muhammadiyah terutama di tingkat lokal dalam memperkuat gagasan-gagasan demokrasi?; 2) bagaimanakah gambaran peran kader-kader Muhammadiyah yang terpilih baik sebagai anggota dewan maupun kepala daerah dalam memberikan akses kepada kelompok- kelompok masyarakat sipil dalam memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada isu-isu publik?. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja isu-isu publik yang mendapat perhatian dari Muhammadiyah, kemudian peneliti juga mendeskripsikan pola-pola respon kader-kader Muhammadiyah yang duduk di jabatan politik terhadap isu-isu kewargaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kulaitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Dari temuan dilapangan didapatkan fakta bahwa Muhammadiyah tidak memandang skeptis tentang politik. Politik bagi Muhammadiyah adalah tugas mu’amalah dunyawiyah yang wajib diperhatikan dalam konteks menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan umat dan bangsa bahkan lokal. Salah satu cara untuk mencapai cita-cita politik melalui kader Muhammadiyah yakni tegaknya sebuah sistem berdasarkan nilai-nilai agama. Artinya kader Muhammadiyah yang masuk kedalam sistem politik harus menganut politik adiluhung (high politics) yang menekankan pada penanaman etika moral agama ke dalam setiap individu Muslim. Upaya ini ditempuh melalui proses pendidikan guna membentuk manusia yang secara etis memiliki integritas diri. Oleh karena itu, membekali mereka dengan pengetahuan agama yang cukup diharapkan bisa membentengi diri dari tindakan dan kebijakan yang merugikan rakyat yang dipimpinnya. Meskipun secara institusional Muhammadiyah condong pada politik adiluhung, namun ada juga warga anggotanya yang aktif dalam partai politik (low politics). Muhammadiyah memandang bahwa politik di Indonesia sekarang ini mengarah pada perilaku politik yang pragmatik.
Kata Kunci: Muhammadiyah, Islam Berkemajuan, Lokal
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Bagir, dkk., (2015). Pluralisme Kewargaan (1st ed., p. 43). Jakarta: Mizan. Bungin, Burhan, 2007.
penelitian kualitatif. Jakarta: Perpustakaan Nasional
Hiariej, E., & Stokke, K. (2017). Politics of citizenship in Indonesia (1st ed., pp. 3,13,25). Jakarta:
Pustaka Obor.
Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi
Kedua. Jakarta: Erlangga
Jurnal Maarif, (2010). Kepemimpinan Muhammadiyah dan Masa Depan Pembaharuan Islam Indonesia.5(1), 3, 103.
Jurnal Maarif, (2009). Simpang Jalan-Simpang Jalan Muhammadiyah. Maarif,4 (2), 20.
Jurnal PolGov, (2016). Monograph Politics & Government, 10(1), 2. Muhadjir, Noeng, 2000, Metode
Penelitian Kualitatif, Jogja: Rake Sarasin.
Priyono, A., & Hamid, U. (2014). Merancang Arah Baru Demokrasi (1st ed., pp. 151, 225, 399,
. Jakarta: KPG.
Pitkin, H. (1969). Representation. New York.
Valentina, T. (2018). Dinamika Politik Lokal Di Minangkabau (1st ed., p. 4). Depok: Rajawali Press
DOI: https://doi.org/10.31869/mi.v15i1.2731
Article Metrics
Sari view : 387 timesPDF - 694 times
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
##submission.copyrightStatement##
INDEXED BY :
Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM). Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Jl. Pasir Kandang No.4, Pasie Nan Tigo, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586.
Email : lppmumsb@gmail.com
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.