ANALISIS KETIMPANGAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH MENGGUNAKAN INDEKS WILLIAMSON PADA KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA BARAT

Tilawatil Ciseta Yoda, Rina Febriani

doi:10.31869/me.v5i3.1668

ANALISIS KETIMPANGAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH MENGGUNAKAN INDEKS WILLIAMSON PADA KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA BARAT

Tilawatil Ciseta Yoda, Rina Febriani

Sari

Abstrak: Kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Kemandirian daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, semakin mandiri suatu daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi, menggambarkan dan memetakan tingkat ketimpangan kemampuan kemandirian keuangan daerah menggunakan Indeks Williamson antar Kabupaten, antar Kota dan antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) periode 2015-2017. Penelitian dilakukan pada seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumbar. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada responden dan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat, Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Metode analisis data penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis rasio kemandirian keuangan dengan melihat perbandingan realisasi PAD dengan transfer pemerintah pusat, transfer provinsi, dan pinjaman daerah pada tahun 2015-2017, kemudian dari hasil rasio kemandirian keuangan dilakukan analisis ketimpangan kemampuan kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten, antar Kota dan antar Kabupaten dan Kota di Sumbar menggunakan analisis Indeks Williamson.Hasil penelitian 1) rasio kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dikategorikan “Sangat Rendah “dengan rata-rata 9,24%. 2) rasio kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dikategorikan “Rendah “dengan rata-rata 27,79%. 3) rasio kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2017 secara menyeluruh 9,94% dengan kategorikan “Sangat Rendah”.4) Analisis menggunakan indeks Williamson di ketahui bahwa kemampuan kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten di Sumatera Barat belum merata atau berkategori Merata Moderat.5)kemandirian keuangan daerah antar kota di sumatera barat belum merata dengan kategori Timpang.6) kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten dan kota di sumatera barat belum merata dengan kategori Timpang.Diharapkan seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barart dapat mengoptimalkan penerimaan PAD dengan menggali potensi daerah yang dimiliki. Hal ini disebabkan karena potensi masing-masing daerah berbeda, sehingga dimasa yang akan datang diharapkan seluruh kabupaten dan kota dapat mandiri dengan menjadikan PAD sebagai pendapatan utama dari suatu daerah. Kata kunci : kemandirian daerah, indeks williamson, Sumatera Barat

Teks Lengkap:

PDF

Referensi

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126) Undang-Undang No. 33 tahun 2004 TentangPerimbanganKeuangan Antara PemerintahPusat Dan Pemerintah Daerah. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126) Riyanto dan Hermanto Siregar, 2005, Dampak Dana Perimbangan terhadap Perekonomian Daerah dan Pemerataan Antar Wilayah, Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol.I No. 1, Aguatus 2005. Universitas Indonesia Sukadana, I Gede. 2010. Analisis Kemampuan Keuangan daerah Dalam Membiayai Pengeluaran daerah di Kabupaten Klungkung. Tesis. UniversitasUdayana Rodisin, Utang. 2010. Otonomi Daerah dan Desentalisasi. Bandung: Pustaka Setia Sriningsih, Siti. 2013. Analisis Ketimpangan Fiskal Pasca Otonomi Daerah. Jurnal Distribusi Edisi ke XXXIII tahun ke XXII, Desember 2013. Universitas Mataram

Supriyadi, Armandelis, dan Rahmadi, Selamet. 2013. Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo, Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. I No. 1, Juli 2013. Universitas Jambi Putong, Iskandar.2010. Pangantar Ekonomi Makro dan Mikro Edisi 5. Ghalia Indonesia Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) Chalid, Pheni. 2005. Keuangan Daerah, Investasi, danDesentralisasi, Jakarta: Kemitraan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130) Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara PemerintahPusat Dan Pemerintah Daerah. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126) Dori, Saputra. 2014. Analisis Kemandirian dan Efektifitas Keuangan Daerah Pada Kabupatendan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal. Universitas Negeri Padang Salim. 2016. Analisis Pemerataan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di pulau Sumatera. Tesis. Universitas Andalas

DOI: https://doi.org/10.31869/me.v5i3.1668