Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Sari
Artikel ini mengulas sejarah perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia dari masa kolonial hingga era kontemporer. Pada masa kolonial, sistem pemerintahan sentralistik Belanda membatasi kewenangan daerah, dan hal ini berlanjut hingga awal kemerdekaan. Proses sejarah ini mencatat perubahan signifikan setelah era Orde Baru, yang melahirkan kebijakan desentralisasi pada tahun 1974. Puncak perubahan terjadi pada era Reformasi tahun 1998, dengan amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Artikel ini membahas dinamika perubahan undang-undang serta peran kebijakan dalam memandu evolusi desentralisasi. Pembahasan mencakup pencapaian signifikan seperti pembentukan daerah otonom, perubahan struktur pemerintahan daerah, dan peningkatan kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya lokal. Dengan merinci perkembangan historis desentralisasi dan otonomi daerah, artikel ini memberikan pemahaman tentang perubahan kebijakan yang telah membentuk pemerintahan daerah di Indonesia. Implikasi sejarah ini juga membantu merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam implementasi desentralisasi di masa depan. Seiring berjalannya waktu, Indonesia telah mengalami transformasi dalam sistem pemerintahan daerahnya melalui proses desentralisasi dan pemberian otonomi kepada daerah. Proses ini memiliki akar sejarah yang dalam, melibatkan perubahan kebijakan dari masa kolonial hingga saat ini. Artikel ini akan mengulas sejarah perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Arifin, M. Z. (2019). Konsep Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi. Researchgate, 1(1), 1–5.
Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. Law Reform, 15(1), 149–163.
Darto, M. (2005). Prospek dan Tantangan Desentralisasi Pendidikan di Kalimantan Timur. Jurnal Borneo Administrator, 1(3).
Dwiyanto, A. (2021a). Reformasi birokrasi publik di Indonesia. Ugm Press.
Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Spektrum Hukum, 16(1), 119–136.
Hasan, N. (2012). Corak Budaya Birokrasi Pada Masa Kerajaan, Kolonial Belanda Hingga Di Era Desentralisasi Dalam Pelayanan Publik. Sultan Agung Islamic University.
Heryansyah, D. (2016). Pergeseran Politik Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia (Studi Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Gubernur Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasca Reformasi) [PhD Thesis].
Holtzappel, C. J., & Ramstedt, M. (2009). Decentralization and regional autonomy in Indonesia: Implementation and challenges. Institute of Southeast Asian Studies.
Idi, A. (2019). Politik Etnisitas Hindia Belanda: Dilema dalam Pengelolaan Keberagaman Etnis di Indonesia. Prenada Media.
Indonesia, K. D. K. (t.t.). I DG Palguna. Diambil 20 Desember 2023, dari
Iskandar, A. H. (2020). SDGs desa: Percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Kurniadi, B. D. (2012). Desentralisasi Asimetris di Indonesia. Makalah disampaikan dalam Seminar di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jatinangor, tanggal, 26.
Kurniawan, D. (2012). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Gema Eksos, 7(2), 218209.
Mandasari, Z. (2015). Politik Hukum Pemerintahan Desa Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi [Master’s Thesis, Universitas Islam Indonesia]. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8300
Memahami Konsep Desentralisasi Asimetris Berdasar Undang-Undang | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (t.t.). Diambil 20 Desember 2023,
Naskah Buku Politik Desentralisasi Di Indonesia (1).pdf. (t.t.). Diambil 20 Desember 2023, Nuriyatman, E. (2021, Januari 18). Perkembangan Desentralisasi Di Indonesia. Ilmu Pengadaan.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap Kuat. (t.t.). Diambil 20 Desember 2023, dari
Prasetio, D. E. (2022). Sejarah Dan Eksistensi Pembentukan Peraturan Daerah. Sol Justicia, 5(2), 158–159.
Purwono, F. H., Ulya, A. U., Purnasari, N., & Juniatmoko, R. (2019). Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method). GUEPEDIA. Sufianto, D. (2020). Pasang surut otonomi daerah di Indonesia. Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik, 3(02), 271–288.
Wicaksono, K. W. (2012). Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 4(1), Article 1.
Zuhro, R. S. (2018a). Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan indonesia. Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1), 1–41.
Zuhro, R. S. (2018b). Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan indonesia. Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1), 1–41.
DOI: https://doi.org/10.31869/jmi.v2i2.4974
Article Metrics
Sari view : 1786 timesPDF - 3405 times
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Indexed By :
Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM). Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Jl. Pasir Kandang No.4, Pasie Nan Tigo, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586. Email : lppmumsb@gmail.com
Jurnal Media Ilmu by LPPM UM Sumatera Barat is licensed underCC BY-SA 4.0