Peran Pengadilan Agama Dalam Perlindungan Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian

Sari

Perlindungan terhadap hak istri dan anak pasca perceraian merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak keluarga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta peran Pengadilan Agama dalam memberikan perlindungan terhadap hak istri dan anak setelah terjadinya perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan Pengadilan Agama yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap istri dan anak pasca perceraian telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengadilan Agama berperan tidak hanya sebagai lembaga yang memutus perkara, tetapi juga sebagai pelindung keadilan substantif yang menjamin pelaksanaan hak-hak perempuan dan anak, khususnya dalam hal nafkah iddah, mut’ah, hadhanah (hak asuh anak), serta biaya pemeliharaan anak.Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam pelaksanaan putusan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya mekanisme eksekusi nafkah, dan minimnya pengawasan pasca putusan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Pengadilan Agama, pemerintah, dan lembaga sosial untuk memperkuat pelaksanaan perlindungan hukum bagi istri dan anak pasca perceraian.