Analisis Prosedur Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Batusangkar

Sari

Jurnal ini mendiskusikan tentang proses permohonan perkara dispensasi kawin dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Metode penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif-empiris terkait dengan ketentuan hukum normatif peraturan perundang-undangan (norma atau aturan) dan pelaksanaannya  pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah mengatur secara tegas beberapa hal yang tidak diatur secara khusus di aturan formil maupun materil mengenai dispensasi kawin. Proses permohonan dispensasi kawin adalah yang pertama melengkapi data syarat formil dan alat bukti di posyakum, kedua pembuatan akun e-court, ketiga melakukan pembayaran, keempat pendaftaran perkara ke website SIPP oleh panmud permohonan, kelima penetapan jadwal sidang oleh panmud hukum, keenam juru sita membuat relas panggilan yang diantarkan oleh pihak pos yang bekerjasama dengan pengadilan, ketujuh persidangan.