PEMENUHAN HAK PEKERJA ATAS PESANGON YANG TIDAK DIBAYARKAN OLEH PERUSAHAAN SETELAH PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

Sari

Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh pengusaha maupun pekerja. Mereka memiliki hak yang sama untuk melakukan PHK. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada pasal 1 angka 25 memberikan pengertian bahwa pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan barakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Pada saat ini masih banyak perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan pesangon sebagai hak pekerja setelah pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak pekerja atas pesangon oleh perusahaan setelah pemutusan hubungan kerja berdasarkan hukum ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif. Menyangkut pada permasalahan terhadap pesangon pekerja yang tidak dibayarkan oleh perusahaan setelah pemutusan hubungan kerja. Sehingga hal tersebut  dapat menimbulkan kerugian terhadap pekerja yang tidak memperoleh haknya tersebut. Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan terhadap permasalahan ini, bahwa perusahaan wajib untuk membayarkan hak-hak pekerja seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja.