HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Sari

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk surat pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris Menyangkut pada permasalahan Pendaftaran Tanah karena belum terciptanya jaminan kepastian hukum, akan timbulah gejala penguasaan  atas bidang tanah oleh masyarakat desa yang belum terlaksananya pendaftaran tanah dengan baik dan mengakibatkan terjadinya masalah pertanahan di mana adanya pihak lain berani mengklaim atas suatu bidang tanah yang bukan miliknya, sementara hukum agraria dianggap atau diperlakukan lemah untuk dilaksanakan atau bahkan tidak dilaksanakan sehingga dituding belum mampu mewujudkan seluruh tuntutan yang diinginkan rakyat dalam mengatur dan mengayomi hak-hak atas tanah. Akhirnya munculah tuntutan atau keinginan rakyat untuk memperoleh tanah yang kadang- kadang tanpa dasar hukum atau tanpa prosedur hukum.