PENGELOLAAN TANAH SEBAGAI ASET DAERAH KOTA BUKITTINGGI DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAERAH

Sari

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengelolaan tanah akibat meningkatnya penggunaan tanah sebagai aset daerah di Kota Bukittinggi, Mengingat bahwa Kota Bukittinggi hanya memiliki luas 25,239 km². dengan keterbatasan lahan tersebut tentunya akan berpengaruh pada ruang gerak pemerintah hingga pelayanan terhadap penyediaan sarana dan prasarana yang bersumber pada asset. Dengan mempertimbangkan tanah bersifat tetap berdampak pada peningkatan pemanfaatan berbagai aspek hingga progress Kota Bukittinggi. Hal ini menjadi perhatian menarik bagaimana Pemkot Bukittinggi mengelola asset daerah yang ada terhadap keterbatasan dan kebutuhan melalui regulasi yang telah menjadi pedoman Pemkot Bukittinggi. Kajian ini termasuk dalam kajian yuridis - empiris karena penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis secara in – action (faktual) pada objek penelitian sebagai peristiwa hukum yang sedang terjadi dalam masyarakat. Hasilnya pengelolaan tanah sebagai asset tidak bergerak Kota Bukittinggi telah melaksanakan sesuai peraturan perundang – undangan namun belum terlaksana secara optimal dengan total 524 tanah berdasarkan data dan jumlah Pengelolaan Barang Milik Daerah terkhusus pada Tanah dikelola oleh Badan Keuangan Bidang Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bukittinggi.