PROBLEMATIKA PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Sari

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) adalah pusat aktivitas penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum (Pemilu) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sentra Gakkumdu dibentuk dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonnesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sentra Gakkumdu bertujuan agar penanganan tindak pidana Pemilu dapat ditangani secara objektif, cepat, sederhana dan memenuhi rasa keadilan. Namun, dalam prakteknya terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala sehingga menyebabkan kerja Sentra Gakkumdu dalam mewujudkan tujuan tersebut kurang maksimal. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika yang dihadapi Sentra Gakkumdu dalam melakukan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu Tahun 2019 di  Kabupaten Lima Puluh Kota.Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Data penelitian dikumpukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, problematika Sentra Gakkumdu dalam melakukan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain terkait terdapatnya kelemahan regulasi Pemilu, keterbatasan SDM, keterbatasan sarana dan prasarana, ketidakpatuhan menjalankan regulasi dan ego sektoral dari masing-masing unsur dalam Sentra Gakkumdu.