KEWENANGAN DAN MEKANISME DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM PENYALURAN BANTUAN SEMBAKO KEPADA MASYARAKAT

Sari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dan mekanisme Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Data yang sudah diperoleh kemudian akan diolah dengan cara pengelompokan yang bertujuan agar mudah dicari pada saat dibutuhkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa Kualitatif untuk kemudian mendapat kesimpulan dan saran guna menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyaluran bantuan sembako telah terlaksana. Namun, berdasarkan hasil di lapangan ditemukan bahwa dalam penyaluran bantuan sembako di Kabupaten Lima Puluh Kota belum merata dan tidak tepat sasaran dikarenakan terdapat data yang tidak valid dan juga terdapat keluarga penerima bantuan sembako yang tidak sepenuhnya termasuk dalam kriteria KPM bantuan sembako. Kendala yang dihadapi pada saat penyaluran bantuan sembako yaitu adanya masyarakat yang tidak kebagian dalam proses pembagian sembako, dikarenakan data penduduk yang tidak aktif lagi, ketidaksesuaian data yang ada di Dinas Sosial dengan data yang ada di lapangan, dan kurangnya pengawasan dari pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan program sembako. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pada saat penyaluran bantuan sembako adalah mengaktifkan data yang non aktif dengan melakukan perekaman elektronik, mengusulkan kembali data masyarakat tersebut melewati musyawarah nagari, dan pihak Dinas Sosial melakukan pengawasan terhadap data yang diberikan oleh pihak nagari.