TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA ANGKAT YANG TELAH MEMILIKI LEBIH DARI 1 ANAK KANDUNG (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kota Bukittinggi)

Lailaturrahmi Z, Anggun Lestari Suryamizon

Sari


Adopsi atau pengangkatan anak saat ini banyak terjadi di masyarakat, dan banyak juga kasus pengangkatan anak yang masuk ke pengadilan. Bukan dari sudut pandang kemanusiaan saja, namun adopsi juga dari sudut pandang hukum, budaya, agama, bahkan ekonomi serta politik, sebab adopsi hal yang sifatnya jangka panjang. proses panjang untuk semua pihak, maka adopsi anak harus memenuhi syarat serta ketentuan pada peraturan yang berlaku. Permasalahan yang ditelaah pada penelitian ini yakni: 1) Bagaimana pertimbangan hakim pada penetapan mengenai pengesahan adopsi anak oleh orang tua angkat yang telah mempunyai lebih dari satu anak kandung? 2)Apakah akibat hukum dari pengangkatan anak oleh orang tua angkat yang telah mempunyai lebih dari satu anak kandung?. Metode pendekatan yang diterapkan pada penelitian yakni Yuridis Empiris. Penelitian ini terdiri dari data primer serta data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Data yang sudah dikumpulkan kemudian akan diolah dengan cara pengelompokan yang bertujuan agar mudah dicari pada saat dibutuhkan. Pada penelitian ini penulis menerapkan analisa Kualitatif untuk kemudian mendapat kesimpulan dan saran guna menjawab permasalahan dalam penelitian. Temuan penelitian berdasarkan PP No. 54 Tahun 2007 mengenai berbagai persyaratan adopsi anak pada Pasal 13 huruf g “tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memilki satu anak’’ Walaupun diutamakan pada orangtua yang tidak memiliki anak tapi Majelis Hakim mempunyai dasar dengan ketentuan Pasal 39 serta 40 UU No. 23 Tahun 2002 yang telah di ubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 Mengenai Perlindungan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983, dengan tujuan utama demi kesejahteraan anak dan tidak terbatas pada orang tua yang tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak, melainkan tetap memperhatikan berbagai hal. Akibat hukum dari pengangkatan anak ini memindahkan hubungan perdata anak dari orang tua biologisnya ke orang tua angkatnya, tetapi tidak menghilangkan nasab anak dengan orang tua biologisnya.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003. Djaja. S. Meliala. Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia, Bandung:

Taristo, 1982.

H. Ahmad Kamil dan HM. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

H. Andi Syamsu Alam dan H.M. Fauzan Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, Jakarta : Kencana, 2008.

Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia, 2003.

Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum, Depok: Prenadamedia Group, 2018.

M Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.

Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari’ah), Palembang: NoerFikri, 2015.

Muderis Zaini, Adopsi ; Suatu Tinjauan dari Tiga SistemHukum Jakarta:Sinar Grafika, 1995.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.

Soedharyo Soimin, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Pres, 1986. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT

Pradnya Paramita, 2002.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta, 2012.

Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU No. 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Thaun 2007 tentang

Pelaksanaan pengangkatan Anak.

Peraturan Mentri Sosial No.:110/HUK/2009

Jurnal

Abidin Abidin, AbdullahKelib “Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam” Jurnal USM Law Review Vol 1 No 1 Tahun 2018.

Adawiyah Nasution “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6(1) 2019.

Erni Dwita Silambi dan Anton Johanis Silubun “Pengangkatan Anak Sebagai Pemenuhan Hak Atas Anak” Jurnal Restorative Justice. Vol. 1 No 1, Mei 2017

Muhammad Heriawan “Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak” Jurnal Katalogis Vol. 5 No 5, Mei 2017.

Internet

Diana Kusuma Sari, Anak Angkat, Prosedur dan Hak Warisnya, https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl107/bagaimana- cara-mengadopsi-anak , Diakses pada 4 Juni 2021, 1:54

Rahmi Uzier, Jenis Status Anak Berdasarkan Hukum Indonesia, https://kantorpengacara.co/jenis-status-anak-berdasarkan-hukum- indonesia, Diakses pada 22 Februari 2022, 12:50


Article Metrics

Sari view : 16 times
PDF - 7 times

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##